TILANG SEMUA YANG PARKIR DI BADAN JALAN RAYA!

Dear para penegak hukum Lalu Lintas Jalan Raya baik Polantas maupun Dishub atau siapapun yang ditugaskan sesuai Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya.

Tadi malam saya menerima video yang menjadi viral, dimana ada seorang ibu yang protes karena mobilnya, yang parkir di badan jalan, di derek oleh Dishub DKI Jakarta. Di video tersebut terdengar kata-kata (dari si ibu maupun pihak yang merekam video) yang intinya protes karena “TIDAK ADA RAMBU LARANGAN PARKIR KENAPA DIDEREK!”, dan ada juga terdengar dari pihak yang menderek bahwa itu sesuai PERDA. Selanjutnya ada kalimat-kalimat lain yang walau menjadi polemik dan “bullying” tetapi tidak perlu saya tulis di sini, karena yang ingin saya soroti adalah: “APAKAH BADAN JALAN RAYA BOLEH UNTUK PARKIR SELAMA TIDAK ADA RAMBU LARANGAN PARKIR?”

Saya ingin menyoroti hal ini sebagaimana yang diatur UNDANG UNDANG BO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, dan secara singkat saya menunjuk Pasal Fasilitas Parkir, Pasal 43, ayat 3 yang menyatakan “Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan”.

Apa itu Ruang Milik Jalan dapat dibaca di Bab I, Ketentuan Umum, sengaja tidak saya kutip di sini supaya kita semua mau membaca dengan baik Undang-Undang tersebut karena kita semua adalah pengguna jalan.

Dengan demikian jelas, bahwa BADAN JALAN DIBANGUN UNTUK RUANG GERAK KENDARAAN DAN ORANG!, sehingga kalau ingin dijadikan sarana parkir maka harus ada tanda/rambu boleh parkir (P warna biru tulisan putih), atau dengan kata lain “tidak boleh parkir” tanpa adanya rambu boleh parkir (atau di beberapa tempat ada cat berupa box lokasi parkir di jalanan).

Sekali lagi harus ditegaskan bahwa sebenarnya BADAN JALAN RAYA TIDAK BOLEH UNTUK PARKIR (kecuali ada rambu-rambu atau marka tanda diijinkan parkir), TANPA PERLU RAMBU LARANGAN PARKIR, jadi tanpa ada PERDA pun memang sudah seharusnya pemilik kendaraan (si ibu di atas) sudah melanggar hukum, dan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku!

Mudah-mudahan para penegak hukum dapat tegas terkait hal ini, karena rakyat Indonesia sudah bosan melihat parkir di badan jalan yang menimbulkan kemacetan. Selain itu kalau semua tegas maka rambu-rambu dilarang parkir (P putih dasar merah dicoret) tidak perlu dibuat, coba sekarang hitung berapa juta rambu-rambu dilarang Parkir yang ada di pinggir jalan di seluruh Indonesia, kalau masing-masing berharga Rp. 10 juta maka berapa triliun yang bisa dihemat? Sementara rambu-rambu tersebut tidak efektif karena banyak yang mengakali dengan parkir sebelum dan sesudah rambu-rambu 

Ayo para pembaca kita bantu Polantas atau penegak hukum lainnya dengan mematuhi hukum, dan ditambah dengan membuat foto atau video para pelanggar lalu lintas dan bagikan ke para penegak hukum!.

Bravo Indonesia!
GBU
@shtobing

Add a Comment

Show Buttons
Hide Buttons